Jakarta, sketsindonews – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam keynote speech saat membuka Fokus Grup Diskusi (FGD) yang diselenggarakan DPP LDII Selasa 11/10/2016 di Lantai III Gedung DPP LDII Jalan Tentara Pelajar Patal Senayan Jakarta Selatan, mengatakan bahwa 99% masyarakat hanya hafal Pancasila tidak mengamalkan.

Baca: FGD DPP LDII Berthema Perlindungan Anak

“Tujuan bernegara jelas untuk memakmurkan rakyatnya, konstitusinya jelas mengamanatkan, kekayaan alam dan isinya dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyatnya. Namun pada kenyataannya, yang menikmati hanya segelintir rakyat saja, inilah bukti bahwa masyarakat hanya baru hafal Pancasila, Pancasila hanya diucapkan tetapi tidak dilaksanakan,” Tegas Zulkifli, Selasa (11/10)

Zulkifli menjelaskan hal ini bisa terjadi, untuk menjadi Bupati atau Gubernur harus menggandeng Pengusaha, karena biaya untuk menjadi Gubernur atau Buati biayanya mahal.

Terkait dengan thema Fokus Grup Diskusi, Zulkifli menyebutkan, sebagai bangsa Maritim, Indonesia yang dua pertiganya  wilayah kelautan, akan maju dan kuat  jika ada kepercayaan. yaitu Pemerintah yang bisa dipercaya, dan masyarakat mempercayai.

Fokus Grup Diskusi (FGD) yang bertema ‘Menuju Negara Maritim dalam prespektif  4 konsensus Nasional, yaitu NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 45’, menghadirkan nara sumber Doctor Connie Rahakundini Bakrie, pengamat Pertahanan dan Militer dari Universitas Indonesia, Renne L Pattirajawane, dari Centre For Studies Indonesia, dan Prasetyo Sunaryo, dari Paradigma Institute, Ketua DPP LDII, dimoderatori oleh Lenny Hadiawati dari TV RI Nasional.

”FGD ini merupaka yang kesekian kalinya sepanjang bulan Agustus –  Oktober 2016, dan ini merupakan upaya LDII untuk menggali pemikiran-pemikiran guna dirumuskan pada saat MUNAS DPP LDII 8-10 November mendatang yang nantinya akan menjadi rekomendasi Munas kepada Pemerintah,” Jelas Rio Sidauruk selaku panitia FGD DPP LDII.

Prasetyo Sunaryo, dalam paparannya mengenai implikasi tehnologi menuju negara maritim pada FGD ini, menyampaikan, kondisi geopolitik dan geostrategi bagi Indonesia sebagai negara keplauan yang terbesar didunia berimplikasi pada perlunya kapasitas teknologi maritim yang memadai, termasuk keperluan riset, pemantauan dan pengawasan pantaisepanjang 95.181 km, serta zona ekonomi ekslusif seluas 2.7 juta km2.

“Dalam menggariskan kebijakan pengamanan pantai, dalam multi posisi yang meliputi perairan dalam, perairan yang menghadap Samudra Hindia, Laut China Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasific, serta memperhatikan kapasitas tehnologi anak bangsa, maka paradigma yang diusulkan riset, pengembangan, pemantauan dan pengawasan pantai serta lautmelalui maksimalisasi integrasi tehnologi,” Jelas Pras.

Selaras dengan Pras, Connie Rahakundini yang memaparkan makalahnya dalam bahasa Ingris, menjelaskan peran strategis sebagai negara kepulauan, yaitu negara yang diakui secara internasional yang terdiri dari serangkaian pulau yang membentuk kepulauan.

Menurut Connie, kapasitas negara untuk mengaturkekuatan dalam hubungan internasional dan menegakkan ketertiban di wilayahnya didefinisikan dalam istilah yang menunjukkan kedua kekuatan, ekonomi dan militer.

FGD yang diikuti oleh sekitar ratusan peserta dari masyarakat pencinta maritim, Hadir juga, Prof. KH. Abdullah Syam Ketua Umum DPP LDII, Chriswanto Santoso, Ketua, Sidik Waskito Bendahara Umum, dan beberapa tokoh masyarakat. (Myg)