“Bisa saja apartemen (rusun) di bangun dengan berlantai bertingkat tapi harus ada hak mereka untuk bisa diasah keterampilan, serta tempat usaha tempat mereka.”
Pendekatan kemananan harus sudah ditinggalkan, cara itu sudah tak model dengan kehidupan menata warga Jakarta, ujar Musni.
Kehidupan yang di namis harus ada penyelesaian bukan pada instan melainkan hakekat perubahan dengan Intruksi Gubernur bukan pada konsep “by proyek” pemerintah DKI bersama 13 SKPD-UKPD.
Konsitensi pemerintah sangat diperlukan, jangan seperti program rumah deret (Jokowi) yang hingga kini tak lagi bergeming.
Multi dimensi masalah Johar Baru tentunya harus disenergikan dengan tata ruang penataan yang menjadi faktor baik ekonomi, sosial, hingga kawasan yang bersumber pada kearifan lokal, tambah Musni.
