Netralitas birokrasi di lingkungan Pemprov DKI, ucap Saefullah, ditunjukkan dengan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) dan tidak adanya penggunaan fasilitas negara selama kampanye.
Sikap tak berpihak Pemprov DKI Jakarta ini diakui Ketua Bawaslu, Muhammad. Dia menyatakan, selama pelaksanaan kampanye Pilkada DKI, pihaknya tidak menemukan adanya penggunaan fasilitas negara di lingkungan pemprov.
“Bawaslu DKI Jakarta mencatat tidak ditemukan adanya pelanggaran penggunaan fasilitas negara di Jakarta selama masa kampanye ini,” kata Muhammad.(10-02-2017).
Muhammad menambahkan, hal ini bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain di Indonesia yang melaksanakan pilkada. Karena memang fasilitas negara tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
“DKI bisa dijadikan contoh, di daerah lain masih ditemukan adanya penggunaan fasilitas negara saat pelaksanaan pilikada,” ucapnya. (*)
Birokrasi Pemprov DKI Diharapkan Netral Dalam Pilikada
