Lalu bagaimana DP yg ditalangi oleh Pemprov DKI jika kredit macet? Karena Sertifikat Rumah sebagai Agunan, pasti akan ada di Bank, dan Bank tidak akan mau sharing Agunan tersebut, dengan Pemprov DKI yang telah menalangi uang DP tersebut.
Jika Pemprov DKI juga akan melakukan analisa Kredit bagi warga yg ingin meminta talangan DP tersebut, tegas Andrew hal itu sudah bukan domain-nya Pemprov lagi.
Bagi saya DP 0 tersebut, hanya bagus di dalam teori saja serta indah dikumandangkan saat kampanye, tapi dalam pelaksanaannya akan sangat sulit dan tidak masuk logika dalam syarat perbankan.
Lagian dalam pengalaman kami, debitur yang mengajukan KPR untuk harga rumah Rp. 350 juta, itu bukan di wilayah DKI, itupun plafon yang disetujui antara 60-80% dari harga rumah, tutup Andrew
