Jakarta, sketsindonews – Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsda TNI Yuyu Sutisna, S.E.,M.M., buka kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) TNI tahun 2017 dengan mengudang masyarakat penerbangan Indonesia dari berbagai instansi, Di Aula Leo Watimena Makohanudnas, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/5).
Bertindak selaku Narasumber Direktur Pusat Riset Pertahanan dan Keamanan Universitas Surya, Serpong, Dr. Tjahyo Tamtomo MA, M-Phil dan Kepala Litbang Masyarakat Hukum Udara DR. Baiq Setiani.
Dalam sambutannya Pangkohanudnas menyampaikan, ”Kohanudnas melaksanakan program Komsos TNI ini sebagai salah satu metode menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap Kohanudnas, yang terkait dengan aktifitas dunia penerbangan di tanah air. Tema yang diangkat, ‘Melalui Komsos TNI kita jalin komunikasi antara TNI dengan komponen masyarakat dan keluarga besar TNI, dalam mewaspadai Proxy War di wilayah NKRI’.”
Direktur Pusat Riset Pertahanan dan Keamanan Universitas Surya Serpong Dr. Tjahyo Tamtomo MA,M-Phil., sebagai pembicara pertama membawakan makalah berjudul “Globalisasi, Penerbangan di Indonesia dan Proxy War”.
Dijelaskannya, ada dua wejangan penting mengenai proxy war di dalam hubungannya dengan penerbangan di Indonesia adalah, pertama proxy war dapat disebabkan oleh sistem regulasi pemerintah yang merugikan, kedua, pertahanan NKRI adalah pertahanan maritim kepulauan yang terdiri atas 30 persen daratan dan 70 persen lautan dan 100 persen udara.
“Sehingga Angkatan Perang RI adalah angkatan perang negara kepulauan,” katanya.
Sedangkan Kepala Litbang Masyarakat Hukum Udara DR. Baiq Setiani dengan makalah berjudul, ”Strategi Menghadapi Ancaman Nyata Proxy War di Masyarakat dan Penerbangan Indonesia”, menyatakan Proxy War di dunia telah berkembang sejak 1839 ketika perang Mesir-Ottoman dan di Indonesia sejak 1975 ketika Konflik dengan Timor-timur. Saat ini.
Menurutnya, jika dilihat, Indonesia sudah dalam keadaan darurat menghadapi perang non invasi pasukan militer.
“Sehingga saat ini sesungguhnya kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat pertahanan dengan tujuh indikasi yaitu gerakan separatis dan gerakan radikal kanan/kiri, sistem regulasi dan perdagangan yang merugikan negara, peredaran narkoba, pemberitaan media yang provokatif, bentrok antar kelompok dan meningkatnya jumlah kaum LBGT,” ujarnya.
Guna menangkal proxy war, dia menyarankan pemerintah membuat kebijakan agar generasi muda cinta tanah air secara nyata melalui pendidikan bela negara.
Kegiatan diakhiri dengan tanya jawab dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dari Pangkohanudnas kepada para pemapar. Kegiatan ini dihadiri Kaskohanudnas Marsma TNI Tamsil Gustari Malik, Pangkosekhanudnas I Marsma TNI Kustono, S.Sos., para pejabat dari Kohanudnas, Kosekhanudnas I, Kemenlu RI, Kemenhub RI, Dirkomduk Kemhan, Perum LPPNPI, serta para undangan lainya masing-masing mewakili Penerbangan sipil, Federasi dan Ikatan Pilot Indonesia, PT Gapura Angkasa,serta perwakilan dari Universitas. (Eky)
