– Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
– Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (2) berupa:
a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
– Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.
IV. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Â
– Peringatan tertulis sebagaimala dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (l) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
– Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
– Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
Menurut Perppu 2/2017, ormas yang dicabut badan hukumnya sekaligus dinyatakan bubar.
redaksi
