Keberadaan Telegram menurut Fadli, bisa saja telah dijadilan sebagai hal penting untuk berbisnis, untuk itu dia menyayangkan langkah pemerintah.
“Aplikasi digital ini penting, sudah menjadi bagian dari kebutuhan primer, mungkin ada yang gunakan telegram untuk bisnis atau untuk kepentingan lain. Nah ini dengan adanya penghapusan apalagi tanpa sosialisasi dan dilakukan sepihak ini akan bahaya,” terangnya.
Ditekankan agar perlunya regulasi dalam aturan aplikasi telegram tersebut. Bukan langsung memblokir layanan dari telegram itu sendiri, karena kata dia, Pemerintah Indonesia itu bukan pemerintahan otoriter.
“Kita ini demokrasi ga bisa main bubarkan, bredel, hapuskan begitu saja kita mengkritik apa yang dilakukan sebelumnya kebebasan seperti itu, memang perlu ada regulasi,” pungkasnya.
Sementara, pengamat keamanan informasi dari Indonesia Computer Emergency Response Team, Budi Rahardjo, seperti dikutip dari BBC Indonesia, Minggu (16/07) mengungkapkan bahwa terduga teroris lebih cenderung menggunakan layanan game online daripada layanan percakapan Telegram untuk bertukar data terkait terorisme, kata seorang pengamat.
Menurut Budi, penggunaan Telegram selama ini lebih banyak digunakan keluarga terduga teroris untuk mencari pekerjaan, karena selama ini layanan percakapan itu sudah dimonitor, kata pengamat keamanan informasi.
