Factor waktu/rangkaian peristwa segala macam kekacoan yang terjadi di Indonesia mulai dari tragedi Aceh, tragedi Maluku, pergolakan Irian Jaya, Konflik Kalimantan Barat semua itu tidak terlepas dari perkembangan Perang Inkonvensional. Lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah serta puluhan Undang-Undang yang melemahkan Ketahanan dan tujuan Nasional Indonesia merdeka serta pelemahan Pancasila dalam legitimasi Konstitusi pasca Amandemen UUD 1945.
Semua ini implikasinya terhadap bangsa, negara, dan rakyat Indonesia sudah jelas baik dengan maupun tanpa hitungan “hitungan intelejen”. Hal ini harus dapat dijawab oleh badan-badan intelejen Indonesia, termasuk intelejen militer (TNI).
Maka sudah sepatutnya Rangkain peristiwa perubahan geopolitik Panglima TNI menyampaikan sesuatu baik secara terbuka Internal maupun terbuka terbatas secara ekternal public sebagai bentuk KEWASPADAAN NASIONAL dan juga sepatutnya Menhan menegaskan bahwa yang dimaksud 5000 itu bukan 500 pucuk karena dokumen hal tersebut Menhan dan Panglima sebagai Institusi yang mengetahui.
Semuanya berada dalam kepatutan untuk melindungi bangsa Negara dan Pancasila seperti hanya mensosialisasikan Perang Modern, Perang Asimetris, Proxy War dan Invesible Hand.
Karena Kewaspadaan Nasional harus ditingkatkan pasca peristiwa referendum Kurdi yang tentunya menjadi peluang dan kesempatan etnis-etnis terjajah menggugat referendum/kemerdekaan baik Xinjiang, Tibet, Mongolia Dalam, Rohingya, masyarakat Afrika dalam perbudakan serta ex tentara Amerika dalam perang dunia ke II dan Vieatnam. Seperti hanya sejarah mencatan Kebangkitan Nasional Asia setelah Jepang mengalahkan Rusia 1905.
Ketahanan Nasional memastikan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hokum.
Oleh: Sekjen Arun, Bungas T Fernando Duling. (Pemerhati Geopolitik)
