Ini jelas ada indikasi konspirasi terkait penunjukan PT NOEI oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Makanya inspektorat harus turun tangan,” tambah Amir Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2017).
Amir menilai, Isnawa telah menafikan keputusannya sendiri yang telah memutuskan kerja sama dengan PT NOEI. Tak hanya itu, menurut Amir, inspektorat juga harus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Dinas Lingkungan Hidup (dulu Dinas Kebersihan) yang diduga telah menerima gratifikasi plesiran ke Makao dan Genting, Malaysia.
“Kalau ini tentu pemeriksaannya lebih gampang, tinggal cek paspor masing-masing pejabat yang dicurigai menerima gratifikasi,” ujar Amir.
Hal lain yang harus menjadi perhatian inspektorat adalah dugaan penyelewengan anggaran dalam pembelian ratusan unit motor gerobak (gemor), kendaraan jenis truk dan alat berat dengan anggaran APBD 2015 dan 2016 di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Kebersihan DKI Jakarta.
