Sementara Peneliti Transportasi Unika Sugijapranata Semarang Djoko Sutijowarno menyatakan, jelas ini menyalahi aturan UU, apalagi milyaran rupiah sarana fasum fasos yang sudah dibangun pada penempatan fungsi yang salah hanya semata untuk PKL dengan tidak melakukan realokasi terintegrasi.
Dilain pihak tokoh pemuda Tanah Abang H. Heru Nuryaman ketika diminta pendapatnya mengatakan, program ini model “Sogo Jongkok” yang saat itu pernah dilakukan, namun konsep ini salah, ujarnya.
Kenapa harus setiap hari, bukan “week day” atau “week and”, kalo ini caranya apa yang sudah dibangun tanah abang “gak ada preman” menjadi stigma kembali, padahal Tanah Abang sudah sangat kondusif nilai kekumuhan Tanah Abang sudah hilang.
Pemerintah DKI tak siap dalam melakukan konsep, karena quota itu hanya 400 pedagang ini akan menimbulkan polemik, padahal kita tahu bersama saat Jokowi menjadi Gubernur DKI data pedagang PKL saat itu 1.300 yang terdata yang sebagian masuk Pasar Blok G.
