Kedua, sambung Djoko, ia merasa pola ini masyarakat tak percaya akan selesai secara cepat hingga mereka datang mengadu selain pula karena waktu warga sendiri yang terbatas untuk datang ke Kantor Kecamatan.
Secara tehnologi masyarakat Jakarta dalam polarisasinya ingin lebih cepat secara mind set masyarakat dalam tindakan, kalo proses aduan warga masih di tampung, maka output masyarakat tak puas, paparnya.
Sementara Camat Kemayoran Herry Purnama saat ditanya sketsindonews. com mengakui, bahwa dirinnya setiap Sabtu ada di Kantor dalam menindak lanjutibaduan warga, tapi memang sempat wilayah kami aduan warga yang masuk beberapa kali nol, tukasnnya.
“Kami selalu proaktif dalam menyelesaikan masalah warga, kalo tak ada laporan warga itu memang hasilnya, ucap Herry.
Sementara Direktur Lembaga Pemantau Pengawasan Aparatur Daerah (LP2AD) Victtor Irianto Napitupulu mengaskan, fenomena warga Jakarta sudsh jelas maunya dalam tindakan aduan warga adalah cepat dalam aduan, aduan itu kan tidak juga harus bertemu tatap muka tapi via WA pun harus ditindak lanjuti secara kongkrit, ujarnya.
“Lebih baik aduan warga harus dievaluasi oleh Pemprov DKI Jakarta bukan hanya konsep ini tidak efektif melainkan sudah tidak trend, seperti qlue.”
Hanya dengan foto atau sms follow up aduan masalah semestinya ditinjau langsung “jemput bola” oleh aparat pemda DKI Jakarra menyelesaikan masalah aduan problematija baik sosial, ekonomi, kemananan ketertiban dengan penanganan yang kongkrit, tegas Victor.
