“Dari itu hanya tiga yang betul ada peristiwa dengan korbannya ulama atau pengurus mesjid. Di Jawa Timur ada satu, di Jawa Barat dua,” kata Tito saat ditemui di acara Tarbiyah PERTI di Jakarta, Sabtu (3/3/2018).
https://nasional.kompas.com/read/2018/03/03/22365081/kapolri-isu-penyerangan-ulama-mayoritas-hoaks
Oleh karena itu harus dipahami perbedaan antara kritik, menuntut janji pada presiden dengan tindakan memberikan laporan atau membuat dan menyebar berita palsu.
Semua orang yang berpikir lurus tahu bahwa kebijakan suatu pemerintahan yang dirasa merugikan kepentingan rakyat adalah sah dan wajib untuk dikritik, janji pemerintah harus ditagih, namun perbuatan yang dapat mengacaukan ketenteraman bersama dengan cara-cara fitnah adalah musuh rakyat banyak dan pemerintah wajib mencegahnya, karena tujuan negara salah satunya adalah melindungi segenap rakyatnya, bukan sekelompok masyarakat saja.
Kedua, menyangkut penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang dianggap sewenang-wenang. Bahwasanya bila memang ada penyimpangan oleh aparatur negara maka harus segera diluruskan.
Pemerintahan diselenggarakan tidak hanya oleh satu pribadi Presiden, namun sebagai kepala pemerintahan maka Presiden dianggap sebagai pucuk pimpinan yang patut dimintai pertanggungjawabannya.
Presiden Jokowi sendiri dalam berbagai kesempatan sering menyampaikan menyangkut hal kritik membangun dari rakytanya, salah satunya seperti yang pernah dimuat oleh detik.com :
“Ya kita ini kan hidup di negara yang berdemokrasi. Di negara yang demokratis. Silakan menyampaikan pendapat, silakan yang ingin demo,” kata Jokowi di Ponpes Luhur Al-Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2017).
“Jangan sampai energi kita ini habis. Setiap hari hanya untuk urusan-urusan yang tidak produktif. Apa akan terus kita akan ulang-ulang seperti ini? Ndak! Ndak! Tidak! Saya sampaikan ini, tidak!” ujar Jokowi bernada tegas.
