Sikap Presiden Jowoki yang demikian inilah menjadi hal pokok yang penting digarisbawahi hubungannya antara praktek kebebasan berpendapat dengan kesadaran akan arti penting pembangunan nasional khususnya dalam sektor industri, infrastruktur dan peningkatan ekonomi rakyat lainnya dalam mencapai tujuan negara masyarakat adil makmur.
Contoh lainnya adalah sikap Presiden untuk merebut kembali kedaulatan negara dalam pengaturan pertambangan khususnya terkait Sumber Daya Alam (SDA) di Papua yang terus dikeruk oleh Freeport menjadi terabaikan oleh publik nasional lantaran sibuk dengan isu perpecahan dan berita palsu.
Inilah yang menjadi poin ketiga merangkum seluruh kritik tentang kedaulatan, kemandirian dan kepribadian bangsa. Bahwa demokrasi Indonesia tidak saja diselenggarakan dalam lapangan politik atau kebebasan berpendapat, melainkan juga dalam lapangan ekonomi untuk memajukan produktifitas ekonomi rakyat banyak.
Kondisi keterpurukan Indonesia tidak akan pernah bisa diselesaikan bila masyarakatnya terus saja mau menelan mentah-mentah isu-isu dan berita palsu, kelompok masyarakat terpelajarnya masih saja terus menjadi corong atau speaker perpecahan.
Pembangunan nasional tidak hanya berkutat pada urusan pemerintah dengan akyat rakyat yang dipimpin.
Pembangunan nasional negara Indonesia tidak melawan ruang kosong, melainkan melawan banyaknya kepentingan dari dalam maupun luar negeri yang menginginkan rakyat Indonesia itu tidak bersatu.
Selemah-lemahnya menjadi rakyat dan serendah-rendahnya orang bependidikan adalah jangan mau diadu domba apalagi mengadu domba sesama kita. Bersatu karena kuat – kuat karena bersatu.
Salam persaudaraan dan kemanusiaan.
