Kempat, ketimpangan sosial
Ketimpangan pasca reformasi tahun 2000 rasio gini 0,3 sekarang tahun 2017 0,39. Dari Forbes 50 orang terkaya di Indonesia, 9 orang pribumi Muslim. Bagaimana hal ini tidak menjadi persoalan SARA, konflik horisontal sehingga keluar lagi isu minoritas-mayoritas.
Kelima, stabilitas keuangan
Saat ini adalah tahap paling fatal. Pemerintah hanya mendengarkan suara investor, tidak mendengar rakyat yang mengkritisi kebijakan pemerintah saat ini. Stabilitas sistem keuangan Indonesia dari lembaga kredit rating internasional, bahwa kredit rating surat hutang piutang. Kalau selama ini kita hanya fokus pada hutang pemerintah adalah salah besar.
Resiko terbesar yang berbahaya adalah hutang BUMN karena investor mencermati ke sana. Infrastruktur tidak cukup dengan APBN dan hutang pemerintah, sehingga dipaksa harus berhutang baru dengan nama-nama keren seperti Komodo Bond.
Akibatnya dipercepat tapi kinerja keuangannya malah turun, cash flow dari BUMN Karya rata-rata dari 4 BUMN karya minus 3 triliun tahun 2017 statistik di bursa. Kalau BUMN mengalami gagal bayar akan menimbulkan maka akan menciptakan efek tidak langsung kepada BUMN karena hutang tadi akan ditanggung oleh APBN. Dari warning tersebut diatas akan menjadi sangat berbahaya karena riskan terjadi failed state.
Pendeta Hariman Patianakotta (Pendeta Gereja Kristen Pasundan)
Persoalan negara Indonesia ada beberapa hal persoalan yang tak pernah tuntas
Pertama, korupsi
Sense of crisis responsibility, memanggil untuk segera bertindak. Persoalan bangsa kita korupsi. Imperium Romawi hancur salah satunya adalah dikarenakan korupsi. Ini menjadi perhatian kita semua sehingga kita tempatkan menjadi extraordinary crime. Akan tetapi proses pemberantasan korupsi tidak semudah ungkapan tersebut.
Sebab korupsi di negara Indonesia terjadi masif, banyak institusi pemerintahan hingga merasuk pada institusi keuangan.
Kedua, politisasi SARA
Momentum jelang pilkada agama atau suku dipakai sebagai instrumen untuk meraih kekuasaan walau secara sosiologis itu sangat dimungkinkan.
Ketiga, ancaman kemiskinan dan kekerasan
Kemiskinan yang dialami dan dijalani masyarakat sehari-hari menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan. Pancasila bila dilihat tidak dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.
Pembebasan terhadap diri kita masing-masing seperti halnya membunuh rasa rakus atau tidak puas dalam diri. Seperti halnya penguasaan lahan yang sangat besar. Cerminan rasa rakus manusia dengan adanya kelompok yang sangat kecil dari sisi jumlah tapi menguasai aset dalam kehidupan.
Sidratahta Mukhtar (Peneliti Sosial CESFAS)
Kegagalan negara bahwa negaranya adalah terlalu lemah, tidak pernah menyiapkan diri untuk di masa mendatang. Dari sisi wilayah, kalau kita melihat Indonesia harus melihat dalam kacamata peradaban yang besar. Dalam pertemuan Asia Afrika, salah satu dosen menyamar sebagai wartawan untuk mengetahui Konferensi Asia Afrika.
Menurut dia bahwa Pancasila di copy paste untuk dijadikan sebagai sikap bersama bangsa-bangsa di Asia Afrika untuk merdeka. Hal ini yang membuat Amerika ketakutan dengan ideologi Pancasila, yang menurut mereka Pancasila merupakan hasil kajian peradaban Jawa dan beberapa etnik lainnya, dan menjadi perekat bagi bangsa Indonesia. Revitalisasi Pancasila dicmasa kini dibutuhkan guna menghadapi persoalan-persoalan bangsa ini.
Salah satunya hal yang menyebabkan runtuhnya negara dikarenakan elite korupsi. Sedangkan demokrasi kita saat ini sangat mahal sehingga mengakibatkan korupsi. Oleh karenanya demokrasi Indonesia harus dievaluasi kembali.
Ubedilah Badrun (Akademisi UNJ)
Rezim ini terlihat lebih senang dikendalikan oleh mafia, dalam teori politik disebut oligarki. Dalam hal ini, hasil dari penelitian yang sangat berharga bagi kehidupan manusia dihambat bahkan tidak dilanjutkan kembali. Kalau negara tidak berbasis riset, diyakini akan mengalami terus penurunan.
Sistem politik kita saat ini tidak efektif, sehingga kemudian tidak mempunyai kapabilitas untuk maju. Dalam perspektif politik, untuk menjadi negara maju kita tidak cukup hanya dengan menggunakan satu sistem politik demokratis, tetapi dunia dan negara itu maju sesungguhnya yang mereka gunakan adalah sistem politik efektif. Faktanya, di Inggris ada namanya Majelis Tinggi di mana 800 orang diangkat tidak melalui pemilihan.
Donald Trump terpilih menjadi presiden hanya sekitar 258 orang yang memilih, bukan jutaan orang Amerika. Mereka menggunakan electoral college. Pertanyaannya, “where is democracy, di mana demokrasi?
Selanjutnya, China. Mereka tidak menggunakan demokrasi disana hanya ada satu partai. Ketiga fakta negara tersebut menggunakan sistem politik efektif.
Jakarta adalah contoh demokrasi yang tidak fair karena 5 wali kota dan 1 bupati dipilih gubernur, bukan rakyat. Lalu kenapa sistem demokrasi yang dilaksanakan sekarang tidak dirubah saat pemilihan demokratis secara langsung. Demokrasi yang cocok di Indonesia adalah demokrasi kolektivisme, yaitu demokrasi Pancasila.
Salamuddin Daeng (Peneliti Ekonomi Politik AEPI)
Kepentingan pemerintah dan rakyat antagonistik ketika harga minyak yang diinginkan pemerintah naik, rakyat menginginkan turun. Perbedaan keinginan antara rakyat dan pemerintah selalu berbanding terbalik. Hal ini akan menuju pada keruntuhan bangsa kita.
salam NKRI..
reporter : nanorame