Hal lain yang membuat ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini merasa bahwa APBD 2017 mendapat opini WDP adalah karena temuan-temuan BPK dari APBD 2014-2016 yang direkomendasikan agar diselesaikan, termasuk kasus pembelian lahan RS. Sumber Waras, pembelian lahan milik Dinas Kelautan di Cengkareng, dan tak jelasnya keberadaan aset yang Rp.10 triliun itu, belum mampu dituntaskan.
“Bahkan saran BPK agar pembelian lahan RS Sumber Waras dibatalkan, juga masih belum mampu direalisasikan,” katanya.
Amir mengingatkan Anies-Sandi untuk berjuang di pengelolaan APBD 2018 jika serius ingin mendapatkan WTP, karena ini murni APBD mereka yang disusun berdasarkan visi misi dan program kerjanya harus tepat sesuai perencanaan.
reporter : nanorame
