Menurut mantan aktivis 98 itu, Prabowo Subianto tidak boleh menyalahkan awak media terkait penulisan jumlah peserta Reuni Akbar 212. Alasannya, wartawan hanya menuliskan keterangan dari narasumber yang kredibel seperti dari aparat kepolisian.
Sikap Prabowo Subianto dipandang sangat berbahaya bagi demokrasi yang sudah turut dibangun dengan pengorbanan para aktivis, mahasiswa, jurnalis dan para buruh beserta seluruh rakyat Indonesia.
Demokrasi yang dibangun sejak Reformasi 98 kini mulai terancam. Apalagi, sikap yang ditunjukkan Prabowo Subianto ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi.
Saat pencapresannya pada Pilpres 2014 silam, Prabowo Subianto diketahui juga pernah melakukan hal yang sama terhadap awak media.
“Tapi jika melihat sejarah, rasanya hal tersebut tidak mengherankan jika Prabowo berpotensi seperti itu. Bagaimana menjelaskan hilangnya para aktivis yang sampai saat ini belum kembali, adalah hal yang harus bisa dijawab oleh Prabowo, dimana fakta para penculik aktivis adalah Tim Mawar Kopasus, yang merupakan anak buah Prabowo,” kata Andrew Parengkuan.
Oleh sebab itu, jika ingin tetap menikmati kebebasan alam demokrasi, maka kebebasan pers harus memperoleh jaminan dari negara.
Selain itu, rakyat Indonesia harus mempertimbangkan kembali potensi potensi kebangkitan Orde Baru melalui kediktatoran yang ditunjukkan Prabowo Subianto.
