Jakarta, sketsindonews – Polemik atas kebijakan Pemda DKI (c.q. Satpel Sudin UMKM) ihwal pedagang Lokbin Galur Kecamatan Johar Baru hingga RPD (Rapat Dengar Pendapat) ke DPRD DKI Jakarta sebenarnya karena tidak tranparansi untuk membuka fakta yang ada, termasuk kepada pimpinan wilayah Camat dan Lurah setempat.
Ketidak puasan hampir 40 pedagang diketahui karena tidak mengikuti aturan atau tidak bayar retribusi akhirnya digantikan (delet) serta di isi pihak lain menjadikan polemik ini terus berlangsung, itupun sumber sepihak.
“Aduan pedagang sering kali diterima pihak wilayah terutama Camat Lurah, namun karena pihak Satpel UMKM selalu menghindar bahkan tidak koperatif dalam melaporkan persoalan sebenarnya pada pihak pemerintah wilayah bahkan indikasi permainan kolaborasi oknum preman sengaja dibiarkan,” ungkap Lian (45), Sabtu (11/7/20).
Dia sudah sering kali ungkapkan ini untuk pihak Camat dan Lurah agar bisa membantu warga lokal produktif sudah sekian lama berdagang, namun sejak di revitalisasi lokbin justru menjadi momentum ajang transaksional pungli.
“Tapi karena tertutup informasi menjadikan Lurah Camat menjadi sasaran warga (pedagang) mengadu tak tahu atas keputusan tanpa kompromistis hingga pihak UMKM tak mau menyelesaikan polemik lokbin Galur secara dialogis,” terang Lian.
Penyusuran di Kecamatan Johar Baru mendapatkan sumber, bahwa pihak pimpinan wilayah hingga saat ini terus meminta laporan Satpel UMKM dalam membuka problematika sesungguhnya agar nantinya setelah revitalisasi lokbin yang belum di resmikan Gubernur Anies tidak menjadi masalah terus menerus.
“Belum diresmikan Gubernur saja friksi terus protes pedagang lokal, artinya ini sesuatu hal serius padahal produk hasil revitalisasi lokbin pedagang nantinya tidak lagi ada di jalan,” ujarnya.
Sebelumnya pihak Kecamatan Johar Baru telah meminta pihak Sudin SDA untuk menata saluran dan itu telah dilakukan perbaikan saluran pendestrian sekitar lokasi sebagai salah satu penataan kawasan menjadi lebih baik.
“Catat ini bukan untuk pedagang berjualan di atas saluran yang sudah di tata karena kawasan lokbin Galur harus steril dari pedagang jalanan mengingat revitalisasi adalah bertujuan penampung pedagang semua masuk, dan jangan bikin repot Satpo PP,” ujar sumber.
(Nanorame)
