Jakarta, sketsindonews – Pemprov DKI Jakarta akan kembali lakukan kegiatan MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang akan dilakukan pada bulan Januari – Februari 2021 di saat kondisi pandemi masih berlangsung cukup tinggi dalam kasus Covid – 19 ditengah masyarakat.
Musrenbang buat warga menjadi tambah pesimistis dimana usulan selama ini hanya menjadi janji tinggal janji apa itu aspirasi dalam partisipatif warga mulai dari tingkat paling bawah.
“Hal lain pula terkait dengan mekanisme template dalam anggaran sudah ada dan itu sudah membatasi aspirasi warga sudah menjadi ketetatapan aturan dalam template sehingga usulan dari bawah (warga) terkadang tidak realisasi yang menjadi kebutuhan urgensi,” ujar Viko (42) warga Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, Senin (04/01/21).
“Ini perlu pemahaman yang mendalam untuk pihak pemerintah Bapenko untuk lebih realistis dalam menyusun aspirasi warga selain musrenbang pada tahun 2020 saja banyak yang tidak terakomodir dalam prakteknya,” tandasnya.
Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna saat diminta tanggapan mengatakan, kondisi pandemi musrenbang mulai RT/RW, Kelurahan, Tingkat Kota hingga Provinsi setidaknya harus mensiati dengan pola rembug secara digitalisasi “zoom meeting” tanpa adanya kerumunan di lingkungan.
Kanal transparansi usulan dan hasil juga harus diketahui publik, jangan kondisi saat ini program musrenbang hanya menggugurkan kewajiban tanpa hasil manfaat bagi pembangunan lingkungan terlebih usulan ini harus di imbangi penangan krusial dampak pandemi.
Saat ini baik usulan musrenbang ada 2 model usulan teknokrat dan usulan aspirasi warga fisik dan non fisik, padahal prioritas saat ini banyak warga terdampak pada sektor ekonomi, dimana warga perlu kehadiran Pemprov untuk lebih serius menangani hal bukan pada sektor fisik semata.
Sambung Yayat, dalam konteks program pelatihan warga jangan hanya untuk diikuti pelatihan tanpa harus memikirkan sarana dan prasarana terlebih terlibat pelatihan waktu lama dengan jarak tempuh serta tempat tinggal tidak terintegrasi dalam metode pelatihan yang diklikuti.
“Sudah saatnya Pemprov DKI untuk memiliki perencanaan bukan pada program itu – itu saja apalagi dengan informasi sulit diakses untuk publik buat apa pula ada musrenbang dari pada usulan beratus pemikiran warga yang usulkan pada faktanya warga kecewa hanya datang untuk kumpul tanpa output jelas dari kaedah manfaat musrenbang,” tutup Yayat.
(Nanorame)
