Sementara Victor Irianto Napitupulu Direktur Lembaga Pemantau Aparatur Daerah (LP2AD) menyoal kasus klasik Roxy Mas menyebut karena tidak konsisten Pemda DKI serta kajian, ditambah kawasan itu bersinggungan dua pimpinan baik pemkot Jakarta Pusat dan pemkot Jakarta Barat, sehingga perlu penguatan kordinasi antar dua Walikota untuk membuat langkah kongkrit.
“Jangan saling “cuex” bahkan dibiarkan sehingga pemanfaatan itu digunakan oknum lingkungan untuk membuka lapak, parkir liar hingga kekumuhan tercipta menjadi keprihatinan semua warga yang selama ini sangat berharap kawasan Roxy Mas bisa menciptakan lingkungan indah dan tertata,” ujarnya.
“Buat saja fungsi – fungsi pemanfaatan taman dari pada itu menjadi polemik sehingga tidak menjadi kontra produktif satu sisi semrawut dilain sisi menjadi dilematis karena ketidak tegasan Pemprov DKI membuat kebijakan,” tegas Victor.
