“Ironisnya, jukir parkir juga tak luput dikebiri dengan pendapatan honor potongan, kemana anggaran potongan itu, apakah honor itu juga di gunakan penanganan covid,” terang Victor rasa penuh heran.
“Kalo gak percaya tanya saja para jukir parkir yang dipotong tapi kan mereka tidak berani ngomong sama media takut di pecat, maka kami buka agar Pemprov DKI bisa bahagiakan warganya bukan hanya selogan,” ungkapnya.
Sambung Victor lebih lanjut, dari data yang dihimpun ada sebanyak 214 TPE se DKI Jakarta. Sedangkan, TPE yang tidak beroperasi ada 20 TPE, lantaran rusak dan tidak dipergunakan.
“Proyek TPE Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta ini seharusnya di audit Inspektorat dan BPK untuk segera memeriksa kinerja UP Perpakiran DKI Jakarta hingga kini banyak persoalan dengan pihak ketiga menjadi permainan bagi para oknum di kondisi pandemi,” tegasnya.
(Nanorame)
