“Tapi ada sekelompok orang yang sekolah sampe perguruan, punya tinggi title berjejer, katanya pemain politik, pelatih, ternyata kualitasnya cuma sampe disitu. Mereka adalah provokator yang ingin mengacaukan situasi keamanan di Teluk Bintuni,” kata Petrus Kasihiw di hadapan masyarakat yang berkumpul di Posko PMK2 Idut, Kamis (6/5/2021).
Ditegaskan Piet, jika aksi provokasi itu terus dilakukan dan memicu keresahan serta kekacauan kamtibmas di Teluk Bintuni, dirinya akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan gerombolan ini ke polisi.
“Saya betul-betul akan melawan mereka para provokator ini. Saya menaruh nyawa di Tanah Sisar Matiti untuk menjaga kesatuan dan persatuan,” tegasnya.
Menurutnya, dengan keluarnya keputusan di MK, seharusnya semua pihak yang bersengketa dalam pilkada Teluk Bintuni, bisa berbesar hati untuk menerima. Apalagi ketika awal kontestasi ini dimulai, sudah ada deklarasi damai yang menyatakan siap kalah dan siap menang.
MK sudah memberikan keputusan serta menyampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara. KPU pun sudah melaksanakan rapat pleno yang memutuskan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pilkada 2020.
Hasil pleno KPU yang disampaikan kepada DPRD Teluk Bintuni pun, sudah disampaikan kepada Gubernur Papua Barat dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, hingga keluarnya Surat Keputusan Penetapan Hasil Pilkada Teluk Bintuni.
“Sekarang SK Mendagri sudah ada dan kita hanya tinggal menunggu pelantikan. Lalu apalagi yang mereka ributkan,” kata Piet.
Alumnus UGM ini merasa lucu jika sampai saat ini masih ada gerombolan yang tidak menerima, kemudian mendatangi Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat dan KPUD Papua Barat. Padahal, dengan SK yang sudah dikeluarkan Mendagri, KPUD tidak mungkin akan meralat hasil plenonya.
“Kalau dalam Pilkada kemarin saya yang kalah, saya hormat dan keluar dengan cara santun. Itu yang saya lakukan pada tahun 2010 dulu,” kata Bupati Piet.
Hingga berita ini ditayangkan, tim masih berusaha mencari dan menghubungi Bupati Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw MT
