Hermono sependapat dengan Benny. Apalagi sebagian besar PMI yang masih ditahan sebetulnya telah menyelesaikan hukuman mereka. Sehingga menahan mereka lebih lama sama saja menghukum dua kali dan melanggar HAM. Anehnya, tawaran ‘burden sharing’ atau berbagi tanggung jawab biaya memulangkan mereka secepatnya justru ditolak Malaysia.
“Opsi moratorium perlu dipertimbangkan sampai kita yakin PMI mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya,” kata Hermono.
Dia juga menekankan pentingnya stakeholders di dalam negeri agar memiliki komitmen untuk mencegah PMI non prosedural. Sebab bila dibiarkan justru akan menyengsarakan mereka di negara penempatan.
(Ian)
