Lanjut Frans, presiden-presiden di era reformasi sebelum Presiden Jokowi pun belum memberi harapan bagi sebagian orang papua yang ingin merdeka bisa menerima NKRI sebagai negaranya. Gerakan anti Indonesia terus dilakukan dengan berbagai cara di era reformasi.
“Kehadiran Presiden Jokowi menjadi harapan perubahan kesejahteraan di Tanah Papua namun 5 tahun pertama hampir sebagian besar program pembangun mengalami kebuntuan karena belum selinerginya pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam membangun masyakat Papua,” ujarnya.
Korupsi merajalela tanpa bisa disentuh kepastian hukum, dagelan politik lokal membuat pemerintah pusat menempuh berbagai cara merebut hati rakyat Papua mengalami kebuntuhan juga, sekali lagi pemerintah daerah belum sinergi dengan Presiden (pemerintah pusat).
TNI Polri yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan mengubah paradikma pertahanan dan keamanan militer menjadi partisipasi turut membangun kesejahteraan bagi rakyat papua.
“Disini poinnya bahwa pendekatan kesejahteraan yang sedang dilakukan ini mendapat tafsiran yang berbeda dari para pejuang kemerdekaan Papua sehingga seringkali terjadi kontak senjata yang menjadikan gugurnya korban jiwa dikedua pihak,” ujarnya.
Kemana HAM Jika TNI-Polri Jadi Korban??
Sementara itu, kata Frans para aktifis HAM sebagaian besar menyoroti TNI Polri sebagai pelaku pelanggar HAM Berat di Tanah Papua. Jika terjadi korban dipihak TNI Polri rasanya jarang sekali bahkan hampir tidak ada aktifis HAM melakukan pembelaan.
Sebagai WNI seharusnya para aktifis HAM melihat sisi lain kewajiban TNI Polri melindungi Wilayah dan Rakyat sebagai implementasi dari Ilmu Negara.
