Hasil akhirnya calon-calon yang bisa dititipkan kepentingan parpol yang akan menang.
Selain urusan titip-menitip kepentingan parpol pada calon anggota BPK, proses yang minim partisipasi publik itu juga bisa menjadi ajang pemilihan yang transaksional. Proses pemilihan yang transaksional akan menjadikan uang atau modal dengan jumlah terbesar yang akan menentukan hasil akhir. Proses pemilihan yang transaksional ini juga sangat menggiurkan.
Sejumlah kasus sebelumnya terlebih yang sudah terbukti yaitu kasus pemilihan deputi gubernur BI merupakan catatan kelam proses seleksi penuh rekayasa di DPR.
Baik urusan kepentingan politik, maupun urusan suap-menyuap untuk membeli suara dukungan anggota DPR, semuanya menjadi mungkin terjadi pada sebuah proses yang serba sepi dari perhatian publik seperti seleksi anggota BPK kali ini.
Yang jelas tak ada harapan bahwa anggota BPK akan dipilih dari mereka yang profesional, yang paham dengan urusan audit keuangan, tugas utama yang diamanatkan UU kepada BPK. Anggota BPK masih akan didominasi oleh mereka yang bermodalkan KTA Parpol, mereka yang mau dititipkan pesan Parpol, atau mereka yang mampu membayar suara anggota demi mendapatkan jabatan Anggota BPK.
Jika proses seperti itu yang akan kembali terjadi pada pemilihan anggota BPK 2022-2027, maka DPR sesungguhnya tak pernah ingin melihat uang negara atau uang rakyat itu digunakan secara bertanggungjawab oleh para pejabat negeri ini.
