Penandatanganan Perjanjian Pengalihan PI 10 persen kepada BUMD seyogyanya telah dilaksanakan pada 1 November 2022 lalu di Jakarta, namun pihak KALREZ tidak hadir tanpa memberikan alasan. Sekretaris Daerah Kabupaten SBT, Jafar Kwairumaratu, yang hadir mewakili Bupati SBT, turut mendukung keputusan Gubernur Maluku.
Menurut Jafar, Kabupaten SBT telah lama berjuang bersama masyarakat menuntut keadilan pembagian bagi hasil dari eksploitasi kekayaan alam bumi Ita Wotu Nusa.
Sikap Gubernur Maluku juga didukung Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Maluku, Sigit Prabowo.
Sigit menjelaskan posisi Kejaksaan Tinggi Maluku yang diwakili oleh Kepala Kejati adalah sebagai Anggota Tim Percepatan Investasi Wilayah Maluku. Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Jokowi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan tugas Percepatan Investasi.
Dia dan Anggota Jaksa Pengacara Negara lainnya, yang turut mendampingi BUMD sejak awal, dapat merasakan jelimet-nya proses pengalihan PI yang telah memakan waktu hampir dua tahun sejak November 2020.
