“Saya menghormati jika memang Bapak Gubernur meminta porsi menjadi 30 persen, namun saya tetap mengingatkan agar seluruh pihak baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dan tentunya KKKS harus mematuhi asas-asas dalam seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” tegasnya.
Direktur PPD Migas PT Maluku Energi Bula, Barri Pratama, yang sejatinya akan menandatangani perjanjian pengalihan PI WK Bula juga menyatakan mendukung perjuangan Gubernur Maluku, dan menyayangkan sikap para KKKS.
Barri menegaskan, untuk PI 10 persen yang sudah jelas diamanatkan negara dan dipertegas dengan keputusan Menteri ESDM saja kedua KKKS tersebut terlihat enggan mengalihkannya. Padahal dibutuhkan waktu lebih dari 10 bulan dalam proses negosiasi.
“Jadi saya menilai kebijakan Gubernur Maluku sangat wajar dan beralasan,” ungkapnya.
Berdasarkan Permen ESDM No 37/2016, pengalihan PI 10 persen di WK Bula dan WK Seram Non Bula telah sampai pada tahap 9 dari 10 tahap yang ditetapkan Menteri ESDM. BUMD Maluku Energi Abadi yang ditunjuk Gubernur Maluku sebagai penerima dan/atau pengelola PI 10 persen kedua blok Migas tersebut telah menjalankan semua tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
(Eky)
