Ditambahkan Marcellus lagi bahwa wacana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sah dan dapat dibatalkan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sulit dilaksanakan, karena patut diduga malah akan menciptakan polemik hukum yang baru. MK merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Menurut Soedikno Mertokusumo dalam tulisannya menyebutkan dalam putusan MK berlaku asas res judicata pro veritate habetur bermakna apa yang diputus hakim harus dianggap benar.
Marcellus seraya juga menegaskan dasar hukum putusan MK yang bersifat final itu adalah UUD RI Tahun 1945 yang secara hierarki lebih tinggi daripada UU Kekuasaan Kehakiman. Selain itu juga ada norma hukum antara ketentuan hukum yang lebih tinggi dan lebih rendah. Jadi, putusan MK tersebut tidak dapat dibatalkan atau tidak sah. Sebab putusan MK yang bersifat final yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, tercantum di dalam konstitusi dan secara konsisten diatur di dalam UU MK dan perubahannya serta peraturan pelaksananya.
Apabila dari sidang MKMK kemudian disimpulkan ada pelanggaran kode etik ataupun tindak pidana oleh para hakim konstitusi, maka hanya akan berdampak pada diri hakim yang bersangkutan, yaitu diberhentikan tidak dengan hormat seperti dituangkan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tegas Marcellus.
Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menjadi final dan mengikat. Putusan tersebut telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun, semua pihak harus menghormati putusan tersebut dan fokus pada suksesnya Pemilu 2024. Pemilu 2024 merupakan momentum bersejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan pemilu tersebut berjalan demokratis dan adil.
