“Berdasarkan data direktori MA, terdapat 117 kasus yang menyeret LPEI. “Akibat kondisi tersebut, para debitur dari berbagai daerah Semarang, Sleman, Boyolali, Surabaya, Jakarta menggugat LPEI ke pengadilan. Rangkaian 117 Kasus ini sebenarnya dapat menjadi bukti permulaan dan pintu masuk bagi aparat penegak hukum (APH) seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk memeriksa, memanggil para Direksi LPEI,” ujarnya.
“Kami para aktifis mahasiswa dan pemuda menginginkan agar iklim usaha dapat berjalan baik dengan pondasi kepercayaan dari masyarakat, bersihkan para mafia aset dari LPEI. Kemudian agar aset-aset perusahaan kreditur yang dipailitkan atau dilelang agar diukur secara transparan sehingga tidak merugikan pelaku usaha,” tambah Romario.
Terakhir, dia menekankan jika persoalan di tubuh LPEI tidak segera diatasi, Romario menyebut, patut diduga bahwa Menteri Keuangan telah lalai.
“Jika persoalan di LPEI tidak segera diatasi oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani maka kami menduga Bu Menteri juga lalai dalam mengatur LPEI,” pungkasnya.
