Selain hasil kajian tersebut diatas, dalam Uji Examinasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/2023 juga ditemukan fakta perbuatan yang dilakukan oleh KPU dalam melaksanakan proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
Terdapat beberapa pelanggaran hukum baik berupa perbuatan penyelundupan hukum, abuse of power, dugaan memberikan keterangan palsu, pelanggaran etik berat, yang kesemuanya itu diduga merupakan bentuk persekongkolan jahat kekuasaan dalam pelaksanaan Pilpres tahun 2024. Adapun temuan dalam diskusi tersebut adalah:
1. Perbuatan KPU yang membuat surat edaran kepada pimpinan partai politik dalam rangka tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/2023 tentu melanggar ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf (d) dan ayat 2 UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, hal tersebut dikarenakan KPU tidak berwenang untuk melakukan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. KPU diduga melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta autentik yang dalam hal ini adalah Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon baik itu pasangan Anis Muhaimin, Ganjar Mahfud, dan Prabowo Gibran, hal tersebut dikarenakan pendaftaran Pasangan Anis Muhaimin dan Ganjar Mahfud yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2023 serta Pasangan Prabowo Gibran yang mendaftar pada tanggal 25 Oktober 2023, dalam Berita Acara Penerimaan Pendaftaran yang dilakukan oleh KPU ditulis dan dibuat pada tanggal 27 Oktober 2023.
3. KPU menerima Pendaftaran Prabowo Gibran pada tanggal 25 Oktober 2023, hal tersebut jelas jelas melanggar UU Pemilu dan PKPU 19 Tahun 2023, dikarenakan pada saat mendaftar, usia Gibran Rakabuming Raka masih belum mencapai usia 40 tahun sedangkan pada saat mendaftar tersebut UU Pemilu masih belum ditindak lanjuti oleh Presiden atau DPR dan PKPU 19 Tahun 2023 juga belum dilakukan Perubahan oleh KPU.
