Dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (3/9/24), Plh. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Zamzani B. Tjenreng meminta perwakilan pejabat dari empat Provinsi DOB Papua untuk memaparkan perkembangan kesiapan dokumen legalitas sebagai acuan untuk selanjutnya dilaksanakan pembangunan di Kawasan Pemerintahan Provinsi (KPP) DOB Papua.
Sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan DOB Papua, terdapat salah satu agenda prioritas yaitu pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan. Sebagai tindak lanjut dari agenda prioritas tersebut, telah dilakukan langkah-langkah percepatan, yaitu melakukan audiensi, rapat koordinasi, serta kunjungan ke lapangan untuk langsung melihat perkembangan.
trezor.io/start
Ledger Live