“Darisinilah dipakailah kantor Sie Film, Musik dan Kebudayaan ini,” ungkap Wina.
Wina juga menegaskan, Pengurus PWI Pusat tetap mengakui sekaligus berorientasi kepada Standar Konpetensi Wartawan (SKW) yang dibuat dan diawasi oleh Dewan Pers.
“Kami tidak ke BNSP atau Badan Nasional Standar Profesi,” tambah Wina. Alasannya, hanya SKW yang berada di Dewan Pers saja yang dilindungi oleh UU Pers. “Sedangkan yang di luar UU Pers tidak memperoleh perlindungan kemerdekaan pers,” tutur Wina.
PWI saat ini tengah dilanda dualisme kepengurusan. Hal ini berawal dari kasus pemalsuan cash back dari bantuan Presiden. Dari kasus ini muncul dua istilah pengurusan: PWI Etika yang berkantor di Jalan Rasuna Said dan PWI Cash Back yang berada di bawah pimpinan Hendry Ch Bangun yang pada hari senin, 28/10, sedang diperiksa di Polda Metro Jaya, setelah dua kali mangkir.
