Kritik atas Penetapan PSN di Era Jokowi
Muhammad Akhiri, Direktur Eksekutif Lembaga Agraria dan Lingkungan (LAGRIAL), mengkritik penetapan PIK 2 sebagai PSN pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Ia menilai kebijakan tersebut diambil tanpa kajian komprehensif dan terkesan tergesa-gesa, terutama karena keputusan itu diambil menjelang akhir masa jabatan.
Proyek yang berstatus PSN memang mendapatkan berbagai keistimewaan, seperti percepatan pembangunan, kemudahan regulasi, serta jaminan politik. Namun, Muhammad Akhiri menekankan bahwa prioritas utama seharusnya adalah melindungi hak-hak masyarakat kecil dan menjaga keseimbangan lingkungan.
Tinjauan Ulang di Era Prabowo
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan meninjau ulang status PSN PIK 2. Akhiri menekankan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan dampak sosial dan lingkungan berpotensi merugikan masyarakat kecil dalam jangka panjang.
