Warga telah berulang kali mengajukan surat penolakan ke berbagai instansi, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga gubernur dan wali kota, tetapi belum mendapatkan tindak lanjut yang memuaskan. “Kami sudah tiga kali mengajukan surat penolakan, tapi tetap saja pembangunan berjalan,” katanya.
Keanehan dalam Pengumpulan Tanda Tangan Persetujuan
Selain minimnya sosialisasi, warga juga menemukan kejanggalan dalam proses pengumpulan tanda tangan persetujuan. Menurut informasi yang diperoleh, persetujuan warga tidak diajukan langsung oleh pihak pengembang, melainkan oleh RT setempat.
“Yang lebih aneh, surat persetujuan tersebut dalam keadaan blangko kosong, tanpa mencantumkan alamat RT, RW, kelurahan, atau kecamatan. Poin-poin penting, seperti rencana ketinggian, diameter, serta radius dampak menara, juga tidak tercantum di surat tersebut. Namun, warga dan bahkan RT RW sudah diminta menandatanganinya,” ujar Aji Sukma.
Kekhawatiran akan Keselamatan Warga
Menara BTS ini didirikan di atas bangunan yang sebelumnya merupakan rumah kontrakan, dengan atap dan lantai dua yang sudah dijebol untuk menopang struktur menara. Posisinya sangat dekat dengan rumah warga, hanya sekitar dua meter dari hunian penduduk.
