Lintas batas suatu negara adalah pembatas mutlak penegakan hukum suatu negara. Begitupun bagi Indonesia. Acapkali garis perbatasan ini hanya berupa garis imajiner yang ditandai dengan aliran sungai atau lainnya, seperti perbatasan Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste. Perbatasan yang membentang sepanjang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, tidak ditegaskan dengan adanya pagar batas negara yang kokoh, namun hanya dengan Sungai yang acapkali kering disaat kemarau. Hal ini menjadi problem tersendiri bagi keamanan kedua negara.

Pada 15 Agustus 2025 kemarin, Badan Nasional Pengelola Perbatasan melakukan survey Jalur Tak resmi dikawasan Perbatasan Negara di wilayah sekitar PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Beberapa titik ditemukan, disinyalir adalah Lokasi yang digunakan Masyarakat untuk melintas antar dua negara secara illegal, tanpa membawa kelengkapan surat-surat melintas.

Alasan klasik kekerabatan warga antar dua negara yang jauh terbentuk sebelum Timor Leste terbentuk menjadi alasan warga melintas tidak menggunakan jalur resmi yang ada. Ditambah jauhnya pengurusan Passpor, serta penghentian pemberian Pass Lintas Batas dari Timor Leste bagi warganya untuk melintas ke wilayah Indonesia, menjadi tambahan masalah yang harus dihadapi, mengingat kekerabatan secara adat jauh dijunjung tinggi oleh warga sekitar.

Menyikap hal tersebut, Deputi I BNPP, Nurdin, menyampaikan BNPP akan mengambil beberapa Langkah dalam menindaklanjuti hal tersebut “Seluruh Jalur perlintasan Tidak tak Resmi kita lakukan inventarisasi, kita survey agar ke depan harapan kita jalur perlintasan Tidak tak resmi bisa kita kelola dengan baik”. Tak hanya itu, penambahan personil pengamanan perbatasan juga diperlukan “kita akan mempertebal personel agar nanti Pos Lintas Batas bisa mengcover penanganan jalur tak resmi’’, tegas Nurdin di PLBN Motamasin saat sosialisasi penggunaan Penanganan Lintas Batas Negara pada Jalur tidak resmi di Perbatsan RI Timor Leste PLBN kepada warga masyarakat.

Menyoroti Pass Lintas Batas, Asisten Deputi Tasbara, Budi Setyono menegaskan bahwa negara Timor Leste melakukan penyetopan penerbitan dokumen PLB tradisional sejak pandemi pada 2020 yang lalu, “pasca covid hingga sekarang pemerintah Timor Leste belum mengaktifkan kembali penggunaan dokumen PLB tradisional untuk warganya untuk berkunjung ke Indonesia. Saat ini kita sedang mengupayakan upaya diplomatik melalui Kementerian Luar Negeri, agar pemerintah Timor Leste bisa mengaktifkan kembali penggunaan Dokumen PLB kedepannya”.

Problem belum diaktifkannya Kembali PLB oleh pihak Timor Leste, diamini salah seorang Tokoh Adat di Desa Alas Selatan, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Hal ini menjadi pemicu bagi keluarga mereka untuk melakukan perjalanan secara illegal dari Timor Leste ke Indonesia dan sebaliknya. Karena kegiatan adat seperti kematian, adalah sebuah keharusan bagi mereka untuk dihadiri. Sehingga pilihan melintas secara illegal adalah sebuah keterpaksaan “bagi keluarga kami yang ada disebelah, terpaksa untuk datang illegal karena kalau kematian itu wajib datang, kalau tak ada paspor atau surat ijin disana, kita lewat hutan sungai untuk datang”.

Sementara bagi warga negara Indonesia juga mengalami kesulitan pembuatan paspor dikarenakan lokasi pembuatan yang terlalu jauh hingga ke Atambua serta biaya yang relative mahal jika harus menggunakan proses percepatan, menjadi alasan lainnya untuk memilih jalur illegal untuk melakukan perjalanan antar kedua negara.

Masyarakat sekitar garis batas negara hanya berharap agar pelaksana tugas pengelolaan batas negara seperti BNPP bisa memberikan ketegasan dan jalan keluar yang cepat, mengingat bahwa badan inilah yang diketahui masyarakat sebagai pemimpin dan pengelola perbatasan yang selama ini langsung bersinggungan dengan keseharian mereka.