Ia menilai Hari Maritim tidak boleh berhenti pada seremoni atau sekadar mengenang heroisme masa lalu. Momentum ini harus menjadi cermin reflektif bagi kebijakan masa kini. Pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya membangun tol laut, pelabuhan besar, atau memperkuat armada pertahanan. Lebih penting adalah menghadirkan kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari nelayan kecil. Subsidi bahan bakar yang tepat sasaran, akses kredit yang adil, penguatan koperasi nelayan, hingga jaminan harga ikan yang stabil perlu diwujudkan sebagai langkah konkret.
Tanpa itu semua, jargon “Poros Maritim Dunia” hanya akan menjadi retorika tanpa substansi. Capt. Hakeng juga mengingatkan bahwa laut memiliki makna filosofis yang lebih dalam, bukan hanya soal peta dan kapal. Laut adalah simbol kehidupan dan keterhubungan, sementara nelayan adalah penjaga pertama simbol itu. “Jika mereka terpinggirkan, maka ruh kemaritiman bangsa ikut meredup,” ujarnya.
Menurut Capt. Hakeng, kesejahteraan nelayan harus menjadi fondasi utama pembangunan maritim. Sebab maritim tidak semata urusan geopolitik atau ekonomi, tetapi urusan manusia yang menggantungkan hidup pada gelombang dan hasil laut. Karena itu, Hari Maritim bukan hanya soal simbol nasionalisme, melainkan juga panggilan moral untuk menghadirkan keadilan bagi mereka yang berada di garis depan. “Kedaulatan tidak berhenti di batas terluar, tetapi juga hadir di wajah nelayan yang berjuang di tengah ombak demi sesuap nasi,” katanya.
Ia mengingatkan pula bahwa pembangunan maritim harus berpijak pada wawasan lingkungan. Jika laut rusak, nelayan akan kehilangan sumber penghidupan, dan bangsa akan kehilangan penjaga pertamanya. Dengan demikian, perlindungan ekologi laut harus menjadi bagian integral dari perlindungan sosial.
DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, juga menyinggung keterkaitan erat antara kesejahteraan nelayan dan pendidikan. Ia menilai bahwa tanpa regenerasi, profesi nelayan di Indonesia terancam punah. Banyak anak-anak nelayan yang terpaksa berhenti sekolah untuk membantu orang tua mereka melaut sejak usia dini. Situasi ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Tanpa pendidikan yang memadai, generasi muda nelayan tidak memiliki kesempatan untuk menguasai keterampilan baru yang dibutuhkan di era modern. Pada titik inilah, kata Hakeng, bangsa menghadapi persoalan strategis.
“Kalau nelayan habis, siapa yang akan menjaga laut kita? Siapa yang akan memastikan perut bangsa tetap terisi dari hasil tangkapan sendiri?” ujarnya penuh penekanan.
