R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berhasil mengubah wajah Polri melalui pembentukan Desk Ketenagakerjaan. Program yang dicanangkan sejak Januari 2025 itu muncul di tengah keresahan buruh yang kehilangan pekerjaan akibat gelombang PHK massal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang atau 4,76 persen dari total angkatan kerja. Angka itu bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan jutaan keluarga yang terancam masa depannya.
Polri menjawab situasi itu dengan langkah tak biasa. Melalui Desk Ketenagakerjaan, institusi kepolisian menunjukkan kepedulian yang melampaui tugas tradisionalnya. Bukan lagi hanya menjaga keamanan jalanan, Polri kini menjadi mitra rakyat dalam melindungi hak bekerja. Keberhasilan awal terlihat pada 12 Juni 2025 ketika Kapolri melepas 700 buruh korban PHK kembali bekerja di perusahaan baru di Brebes. Momentum itu berlanjut pada 23 Juli 2025 dengan 1.575 buruh difasilitasi bekerja di empat perusahaan besar di Brebes dan Cirebon. Yang membanggakan, mereka langsung diterima sebagai pegawai tetap, bukan kontrak sementara.
“Kebijakan ini bukan sekadar respons administratif, melainkan bukti Polri Presisi hadir langsung di tengah rakyat,” kata Haidar Alwi.
Problem Solver di Tengah Krisis.
Haidar Alwi menilai Desk Ketenagakerjaan merupakan contoh nyata keberanian Polri mengambil peran di luar zona nyaman. Dengan target 12 ribu buruh kembali bekerja sebelum akhir 2025 dan proyeksi 72 ribu dalam jangka 1,5 tahun, program ini memberi harapan di tengah badai PHK massal. Jika target itu tercapai, Polri akan tercatat bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga institusi yang ikut mengurangi angka pengangguran secara signifikan.
