Tidak hanya Sri Mulyani, pencopotan Budi Gunawan dari kursi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan juga menimbulkan pertanyaan serius. Posisi yang ia emban menyangkut jantung stabilitas negara: keamanan, hukum, dan politik. Pergantian mendadak di sektor ini mengisyaratkan adanya ketegangan internal atau kegagalan mengendalikan dinamika protes sosial yang meluas. Bagi masyarakat, peristiwa ini bisa dimaknai sebagai tanda bahwa pemerintah sedang mencari wajah baru untuk meredam ketidakpuasan. Namun, bagi kalangan elite politik, ini juga bisa memunculkan tafsir persaingan kekuasaan yang kian tajam.
Dua figur besar ini bukan satu-satunya korban reshuffle. Tercatat pula Dito Ariotedjo, Budi Arie Setiadi, dan Abdul Kadir Karding harus meninggalkan kursi kementeriannya. Kelima menteri ini, jika ditarik dalam garis besar, merepresentasikan spektrum kepentingan yang luas: ekonomi, politik, olahraga, koperasi, hingga perlindungan pekerja migran. Dengan demikian, reshuffle kali ini bukan hanya “operasi minor” yang menyasar sektor tertentu, melainkan operasi besar yang seolah hendak merombak fondasi kepercayaan antara pemerintah dengan rakyat.
Implikasi terhadap stabilitas politik kebangsaan jelas sangat signifikan. Politik Indonesia sejak lama berjalan di atas rel yang rapuh: persaingan elite yang kerap menyingkirkan substansi, serta keresahan rakyat yang sering kali hanya direspons dengan langkah-langkah jangka pendek. Reshuffle lima menteri bisa dibaca sebagai upaya taktis Presiden untuk menenangkan gejolak. Namun pertanyaannya: apakah strategi jangka pendek ini mampu melahirkan stabilitas jangka panjang?
Stabilitas politik kebangsaan sejatinya berdiri di atas dua pilar utama: legitimasi pemerintah dan kepercayaan rakyat. Legitimasi muncul ketika rakyat percaya bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan mereka, bukan sekadar menjaga kepentingan elite. Kepercayaan rakyat lahir ketika mereka melihat kebijakan yang adil, berpihak, dan konsisten. Namun, ketika pergantian menteri dilakukan tanpa penjelasan mendalam, publik rentan menganggapnya sebagai manuver politik semata. Akibatnya, bukannya menumbuhkan kepercayaan, reshuffle justru bisa memperlebar jurang antara pemerintah dan rakyat.
