Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Arsandi, menekankan bahwa jaminan kebebasan berpendapat harus menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menyoroti dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, maraknya intimidasi terhadap jurnalis, kriminalisasi aktivis, dan tindakan represif aparat menjadi catatan serius bagi demokrasi Indonesia.
Berdasarkan data LBH-YLBHI, sepanjang aksi yang berlangsung pada 25–31 Agustus 2025, tercatat 3.337 orang ditangkap, 1.042 mengalami luka-luka, dan 10 orang meninggal dunia. Arsandi menilai angka tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membungkam suara rakyat dan membatasi ruang kebebasan sipil.
Dalam menyikapi program Makanan Bergizi Gratis (MBG), PP KAMMI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan menyusul meningkatnya kasus keracunan massal di berbagai daerah. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sejak September hingga 19 Oktober 2025, tercatat 13.168 anak mengalami keracunan akibat makanan MBG.
“Sejak awal, pemerintah tidak siap dalam aspek perencanaan, penganggaran, hingga aturan teknis pelaksanaan. Banyak Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di lapangan baru sibuk mengurus Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), padahal seluruh syarat teknis seharusnya sudah rampung sebelum program dijalankan,” ujar Arsandi.
