Amnesty juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintah. Program ini dinilai positif dari sisi niat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah catatan.
Menurut Usman, perencanaan dan implementasi MBG perlu diperkuat agar lebih melibatkan masyarakat sipil dan kelompok perempuan, bukan hanya aparat negara.
“Dan program Makan Bergizi Gratis ini didominasi oleh aparat, terutama militer laki-laki. Jadi tidak melibatkan partisipasi perempuan, tidak melibatkan partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Amnesty juga menyoroti perlunya menjaga keseimbangan antara alokasi program sosial dan anggaran pendidikan, mengingat sebagian dana pendidikan mengalami pemangkasan hingga 44 persen, sementara kondisi banyak sekolah dan tenaga pendidik masih memerlukan perhatian serius.
Efisiensi Anggaran dan Penguatan Lembaga HAM
Dalam pandangan Amnesty, komitmen terhadap efisiensi anggaran negara perlu diimbangi dengan penguatan lembaga-lembaga HAM yang menjadi penjaga akuntabilitas publik.
