Peningkatan tunjangan pejabat publik dan pembentukan kabinet besar seharusnya tidak berbanding terbalik dengan pemangkasan anggaran bagi lembaga seperti Komnas HAM, LPSK, dan Komnas Perempuan.
Langkah-langkah efisiensi, menurut Amnesty, semestinya diarahkan untuk memperkuat kapasitas lembaga-lembaga yang berperan langsung dalam menjaga hak dan keselamatan warga negara.
Menutup catatannya, Usman Hamid menegaskan bahwa evaluasi Amnesty International bukan ditujukan untuk menyerang, melainkan sebagai bahan refleksi konstruktif agar arah pemerintahan ke depan semakin berpihak pada prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, dan demokrasi substantif.
“Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan wajah populisme yang bertabrakan dengan substansi demokrasi dan hak asasi manusia. Militerisasi ruang sipil, pemborosan anggaran, dan pengabaian terhadap lembaga HAM menjadi indikator kemunduran demokrasi,” ujarnya.
Amnesty berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil untuk memperkuat tata kelola yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada perlindungan warga negara.
