Diingatkan pula olehnya bahwa masyarakat pesisir tidak boleh dipaksa hidup dalam ritual bertahan dan mengungsi, selama negara hanya mengandalkan pompa air, perbaikan drainase, dan penyedotan sementara setiap kali pasang maksimum terjadi.“Dari itu, pembangunan Giant Sea Wall menjadi kebutuhan yang mendesak, bukan konsep jangka panjang yang boleh ditunda,” tegas Capt. Hakeng.
Ia juga mengimbuhkan bahwa proyek tanggul laut raksasa sepanjang 500–535 kilometer dari Tangerang hingga Gresik itu dirancang untuk menjadi sistem pertahanan ekologis dan ekonomi Jawa bagian utara. “Termasuk melindungi Jakarta, kawasan industri kunci, pelabuhan internasional, jalur logistik nasional, dan lahan pangan Jawa. Proyek ini juga diarahkan untuk menyelamatkan sekitar 50 juta penduduk dari ancaman banjir rob dan intrusi air laut,” kata Capt. Hakeng.
Menurut Capt. Hakeng, Giant Sea Wall bukan proyek mewah, ini adalah benteng terakhir kita. “Bila kita gagal membangun, kita akan memanen kerugian permanen, bukan hanya kerugian sementara,”ujarnya seraya mengingatkan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pendanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, serta rencana pelibatan investor internasional. Estimasi biaya proyek ini mencapai US$ 80 miliar atau sekitar Rp 1.298 triliun. “Angka yang ini sangat kecil bila dibandingkan potensi kerugian ekonomi jika tanggul tidak dibangun,” imbuh Capt. Hakeng .
Percepatan pembangunan Giant Sea Wall, menurut Capt. Hakeng, kini memiliki dukungan politik tertinggi. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan proyek ini sebagai prioritas pembangunan nasional, termasuk arahan untuk memastikan pengelolaan tata kelola air tanah, perencanaan ruang pesisir, dan sistem pompa raksasa terintegrasi sebagai bagian dari grand design pertahanan pesisir Jawa. “Bagi para pemangku kepentingan, penegasan Presiden Prabowo ini merupakan penanda bahwa era diskusi telah selesai, maka era eksekusi harus dimulai,” ujar Capt. Hakeng.
