Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mencatat prestasi nasional dengan meraih dua penghargaan pada Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. DKI Jakarta berhasil menjadi yang terbaik dalam kategori Perbaikan Akses Layanan Pendidikan dan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Daerah Tingkat Provinsi.
Penghargaan tersebut diterima oleh Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, mewakili Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dari Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dalam acara yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (1/12) malam.
Sigit menyampaikan bahwa capaian ini menjadi dorongan besar bagi Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Alhamdulillah, Jakarta berhasil meraih dua kategori di bidang pendidikan dan tata kelola pemerintahan. Kami berkomitmen membangun kota yang inklusif dengan akses pendidikan merata, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Sigit di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/12).
Di kategori Perbaikan Akses Layanan Pendidikan, DKI Jakarta unggul di kelompok provinsi dengan kapasitas fiskal tinggi.
Beberapa indikator yang meningkat antara lain:
Rata-rata lama sekolah: naik dari 11,49 tahun menjadi 11,59 tahun
Harapan lama sekolah: naik dari 13,51 tahun menjadi 13,80 tahun
Nilai capaian kategori: 0,104, tertinggi dibanding nilai terendah 0,089
Capaian ini menunjukkan peningkatan akses pendidikan dan durasi belajar warga Jakarta secara signifikan.
Untuk kategori Kinerja Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, DKI Jakarta mencatat nilai 84,60, jauh melampaui nilai terendah 25,13.
Keunggulan ini didukung oleh kinerja kuat pada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Indeks Daya Saing Daerah.
Kategori ini menilai efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan.
Menteri Tito Karnavian menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, apalagi kepala daerah kini dipilih langsung melalui pilkada.
“Pemberian reward ini diharapkan menciptakan iklim kompetitif yang memperkuat legitimasi kepala daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Tito.
Ia juga menekankan pentingnya kontribusi daerah terhadap pembangunan nasional.
“Berlomba meraih penghargaan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kita kepada rakyat, sekaligus menjadi kebanggaan bagi daerah,” tandasnya.
