Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 resmi dibatalkan. Pemerintah menilai pembangkit tersebut masih memiliki usia operasional panjang dan telah memakai teknologi critical serta super critical yang lebih efisien dan ramah lingkungan dibanding banyak PLTU lain.
“Pertimbangannya teknis. Cirebon-1 usianya masih panjang dan teknologinya sudah critical dan super critical, sehingga relatif lebih baik,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (5/12/25).
Dengan pembatalan ini, pemerintah kini mencari PLTU lain yang lebih tua dan memiliki dampak lingkungan lebih besar untuk disuntik mati. Airlangga memberi sinyal bahwa pembangkit yang bakal dipilih kemungkinan masih berada di Pulau Jawa.
“Nanti akan dicari PLTU yang usianya lebih tua, yang memang secara lingkungan sudah perlu di-retire. Di Jawa juga banyak PLTU tua yang sedang dipetakan PLN,” ujarnya.
Airlangga menegaskan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) untuk program pensiun dini PLTU Cirebon-1 tetap diamankan dan akan dialihkan untuk penghentian operasi PLTU lain.
“Nanti di-switch, tidak ada masalah,” tegasnya.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan kajian untuk menentukan PLTU yang masuk kategori “kotor” dan layak dipensiunkan terlebih dahulu.
Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2025 memuat analisis terhadap sekitar 175 PLTU yang dinilai memiliki dampak negatif tinggi mulai dari emisi, dampak sosial, hingga aspek ketenagakerjaan.
“Semua analisis sudah ada di Permen 10. Itu menjadi dasar dalam menentukan PLTU mana yang paling layak untuk early retirement,” jelas Eniya.
Ia memastikan PLTU Suralaya tidak termasuk dalam daftar kandidat. “Bukan Suralaya. Masih ada yang lebih buruk lagi, itu yang sedang dicari,” katanya.
Rencana penghentian dini PLTU Cirebon-1 sebelumnya masuk dalam skema Energy Transition Mechanism (ETM) yang digagas ADB bersama pemerintah, investor swasta, hingga lembaga filantropi.
Dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP memperkirakan kebutuhan dana untuk pensiun dini mencapai US$300 juta atau sekitar Rp4,6 triliun.
Kesepakatan awal program ini ditandai melalui penandatanganan kerangka kerja tidak mengikat antara PT Cirebon Electric Power (CEP), PLN, dan Indonesia Investment Authority (INA) di sela KTT COP28 di Dubai, UEA.
