Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera bersama Balai Taman Nasional Berbak Sembilang (TNBS), TNI, Polri, dan pemerintah daerah menggelar operasi gabungan penertiban perambahan hutan. Dalam operasi selama tujuh hari, 4–10 Desember 2025, tim memusnahkan tanaman kelapa sawit ilegal seluas sekitar 98,8 hektare di kawasan konservasi.
Operasi pemulihan kawasan melibatkan 51 personel gabungan dari Balai TNBS, Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, TNI, Polri, unsur kecamatan dan desa, serta Masyarakat Mitra Polhut. Sinergi lintas sektor dilakukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan aman.
Penertiban dipusatkan di Resor Sungai Rambut SPTN Wilayah I, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kawasan tersebut diketahui mengalami perambahan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal dalam dua tahun terakhir.
Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, menyatakan penindakan ini merupakan wujud kolaborasi nyata dalam menjaga kawasan hutan di Provinsi Jambi. Ia menegaskan penyidik Gakkum Kehutanan terus mengembangkan kasus untuk menelusuri pihak lain, termasuk pemodal yang terlibat. Sebelumnya, dua tersangka telah diproses hukum dan kasusnya masih dalam tahap penyidikan.
Komandan Brigade Mako Jambi, Beth Venri, menjelaskan pemusnahan sawit ilegal dilakukan secara terukur menggunakan peralatan manual dan bahan pengering tanaman. Menurutnya, langkah tegas ini menjadi peringatan bahwa negara tidak mentolerir perusakan ekosistem rawa gambut yang berisiko memicu kebakaran hutan dan lahan serta mengancam habitat satwa dilindungi.
Penegakan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pelaku perambahan terancam pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp7,5 miliar.
