Pemerintah kembali memperkuat komitmen penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera menggelar akad massal 50.030 unit rumah subsidi secara hybrid di Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri PKP Maruarar Sirait menyapa para debitur rumah subsidi melalui konferensi video. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula serah terima kunci secara simbolis kepada 10 penerima dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari guru, penyandang disabilitas, pedagang kecil, pengemudi ojek daring, hingga nelayan.
Salah satu penerima, Sri Wulandari asal Kalimantan Barat, mengaku terbantu dengan kemudahan proses pengajuan rumah subsidi. Ia menilai pelayanan berjalan cepat dan transparan tanpa pungutan liar.
Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan program perumahan nasional. Menurutnya, penyediaan rumah layak merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa program rumah subsidi akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan, seraya mendorong pengembang untuk menjaga serta meningkatkan kualitas bangunan perumahan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan, kuota rumah subsidi pada 2025 mengalami peningkatan signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, tertinggi sepanjang sejarah program perumahan nasional. Ia juga mengungkapkan target lanjutan akad massal sebanyak 62.000 unit rumah subsidi yang direncanakan digelar pada Juli 2026 di Jawa Tengah.
Selain pembiayaan perumahan, Kementerian PKP turut mendorong pemberdayaan ekonomi penghuni rumah subsidi melalui program kredit mikro. Untuk pertama kalinya, pemerintah menghadirkan KUR Perumahan guna mendorong UMKM sektor perumahan naik kelas.
Akad massal ini menjadi tonggak penting percepatan penyediaan hunian. Sebanyak 300 akad dilakukan langsung di lokasi acara dengan melibatkan 11 bank penyalur. Sementara 49.730 akad lainnya dilaksanakan secara daring oleh 39 bank penyalur di 110 titik kabupaten/kota pada 33 provinsi di Indonesia.
Hingga 19 Desember 2025, Kementerian PKP mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 263.017 unit rumah subsidi senilai Rp32,67 triliun. Program ini didukung 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, serta hampir 8.000 pengembang di 401 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
