Di tahun 2022, kekayaan Darmo terus naik menjadi Rp46,2 miliar. Dan terakhir sesuai LHKPN pada tahun 2023, kekayannya melonjak tajam hingga menjadi Rp70,9 miliar.
“Jelas kenaikan yang tidak biasa. Ketidakwajaran ini seharusnya menjadi sorotan BPK, KPK, Kepolisian hingga Kejaksaan, dari mana kekayaan yang naik secara signifikan itu diperolehnya. Apalagi yang bersangkutan kami dengar cukup berambisi kembali duduk di posisi Dirut PLN atau menjadi Wamen ESDM yang notabene juga tupoksinya mengurusi PLN, ini hendaknya bisa menjadi catatan bagi Presiden Prabowo dan Menteri BUMN yang dipilih nanti,” tandas Yudhis.
Beredar isu pula, terkait Holding Sub-Holding (HSH), lanjutnya, yang bersangkutan terlalu mencampuri urusan pengelolaan perusahaan Sub Holding, seperti di PT Indonesia Power, Nusantara Power, Icon Plus atau pun di PT Energi Primer Indonesia.
“Pertanyaannya tentu ada apa?,” ujar Yudhis.
Hal lain yang diduga cukup merugikan PLN, kata Yudhis, di era kepemimpinannya, adalah masalah pemasangan saluran kabel tegangan menengah (SKTM) di seluruh areal kampus Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta
“Kami juga dengar dan sudah menjadi rahasia umum, anggaran mencapai miliaran rupiah untuk SKTM di UGM itu, informasinya pembiayaan itu semua ditanggung PLN. Bahkan karena GM Distribusi Jateng-Jogja kala itu menolak mengeksekusi, malah ditukar gulingkan jabatannya dengan GM yang unit induknya lebih kecil. Ini jelas pelanggaran yang telah merugikan negara jika memang terjadi. Untuk itu, aparat penegak hukum kami minta turun tangan untuk memeriksa siapa-siapa yang terlibat dalam masalah ini, jangan dianggap sepele, karena ini menyangkut keuangan negara,” ucapnya miris.
Hal-hal ini, kata Yudhis, harusnya menjadi catatan bagi pemangku kekuasaan khususnya Presiden Prabowo melalui Menteri BUMN nantinya dalam menetapkan siapa Dirut PLN selanjutnya.
“Kepada Presiden Prabowo, kami minta jangan pernah memberi ruang untuk orang-orang yang mengejar kekuasaan, kekayaan dan kurang beretika dalam memimpin PLN, apalagi dari kalangan eksternal yang mengatasnamakan jatah ‘kue’ politik. Ini sangat berbahaya ke depannya dengan kelangsungan PLN. Dan yang jelas, mendudukkan pihak eksternal di posisi Dirut PLN bakal mematikan harapan pegawai PLN yang meniti karir dari awal,” pungkasnya.
