Krisis kedua, lanjut Eep, adalah krisis politik. Sebelum ada penetapan capres-cawapres dan koalisi dalam Pilpres 2024, dukungan politik terhadap Jokowi datang dari 81 % kursi di DPR RI. Menurutnya, ini adalah dukungan terbesar sepanjang sejarah presiden hasil pemilihan langsung.
“Sejak ada penetapan capres-cawapres, yang terjadi adalah krisis dukungan politik dikarenakan 54,6% sudah diluar presiden Jokowi. 3 partai sudah bersama AMIN dan 2 partai bersama Ganjar-Mahfud. Sehingga sisa dukungan hanya 45,4% saja.
Dari 81% menjadi 45% itu krisis namanya. Krisis kedua ini sudah terjadi karena Jokowi sedang mengalami krisis dukungan politik,” imbuhnya.
Krisis ketiga, kata Eep, adalah krisis kebijakan. Selama ini kita dicekoki oleh data survei yang tidak tuntas berupa tingkat kepuasan pemilih terhadap presiden Jokowi. Eep mengaku tidak tahu apakah lembaga-lembaga survey itu menanyakan pertanyaan lain selain kepuasan. Survey yang ia lakukan di 32 provinsi dengan masing-masing provinsi sebanyak 1200 responden dengan mengajukan 5 pertanyaan menyangkut penilaian pemilih terhadap keadaan mereka.
Kelima pertanyaan tersebut, jelas Eep, apakah mereka menghadapi harga kebutuhan pokok yang terlampau tinggi sehingga tidak bisa menjangkaunya? Apakah korupsi merajalela sehingga mereka merasa dipersulit hidupnya? Apakah pembangunan infrastruktur sudah membuat kehidupan mereka lebih baik? Apakah pekerjaan mudah untuk dicari?
