Lebih lanjut, Habib Syakur menilai bahwa dalam konteks negara demokrasi, ruang gerak apapun diperbolehkan asalkan tetap memenuhi kaidah hukum yang ada.
“Kalau di dalam isinya caci maki dan melecehkan pemerintah semata, menurut saya Polisi bisa ambil tindakan. Karena negara demokrasi yang bebas berbicara juga dibatasi oleh hak orang lain,” tegasnya.
Terakhir, ulama asal Malang Raya ini tetap berpendapat gerakan Reuni 212 akan menjadi manuver politik kelompok Ikhwanul Muslimin dan simpatisan Hizbut Tahrir yang mengampanyekan perubahan NKRI menjadi gerakan Khilafah.
