Demokrasi Indonesia hari ini memasuki babak baru setelah adanya konsolidasi demokrasi di era reformasi.
Harapan-harapan tentang hilangnya kekuasaan yang tersentral kini terancam oleh pernyataan Presiden jokowi yang akan turut cawe -cawe pada Pilpres 2024. Penyampaian cawe-cawe tersebut disampaikan pada pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/5).
Sekitar lima bulan yang lalu Presiden Jokowi menjelaskan bahwa maksud cawe-cawenya pada pilpres 2024 adalah demi kepentingan Negara agar transisi kepemimpin tidak mengalami hambatan.
“Kan sudah saya sampaikan bahwa saya cawe-cawe itu merupakan kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai Presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024,” ungkap Jokowi pada konferensi pers Jakarta, Selasa (6/6) lalu.
Seiring berjalannya waktu berbagai drama politik yang terjadi akhir-akhir ini, mulai mengungkap fakta-fakta dari maksud cawe-cawe Presiden jokowi tersebut.
Berbagai forum diskusi dan gerakan rakyat merespon cawe-cawe Presiden Jokowi, diantaranya Jaringan Diskusi Re-Publik yang baru saja diselenggarakan hari kamis (07/12/23) oleh Organisasi Masyarakat dan akademisi yang meliputi Presisi (Penstudi Reformasi untuk Demokrasi dan Anti Korupsi), DPR (Dewan Pengawal Reformasi), Aliansi ‘98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM, PROKLAMASI (Pro Kader Lintas Mahasiswa), Forum Alumni Presiden Mahasiswa Indonesia.
