Dalam amanatnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa jumlah badan publik yang menyandang predikat informatif bertambah secara siginifikan. Tahun 2018 hanya 15 badan publik yang tergolong informatif. Tetapi di tahun 2023, jumlahnya melonjak menjadi 139.
“Saya memandang KIP adalah unsur esensial dalam wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan sekaligus salah satu penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi,” ujar Wakil Presiden RI dalam sambutannya.
